PERANAN KEBUDAYAAN DALAM PEMBANGUNAN: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI*

 Oleh:

Prof.Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D**

I. Pengantar

Makalah ini, secara teoritis,  akan membahas tentang peranan kebudayaan, khususnya kebudayaan lokal, dalam pembangunan. Tulisan ini sekaligus ingin membuktikan asumsi dasar di atas bahwa konflik-konflik sosial dan kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai-nilai dan norma budaya lokal yang seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam setiap aspek pembangunan.

I. Pemahaman Tentang Kebudayaan

Banyak orang keliru memahami kebudayaan, karena menurut pandangan awam kebudayaan itu sama dengan kesenian, patung(karya seni) atau sejumlah ritual yang bersifat magis-religius. Secara konseptual, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kelangsungan hidupnya yang dijadikan sebagai milik manusia melalui proses belajar(Kontjaraningrat, 1990) Sedangkan isi dari kebudayaan itu sendiri menurut C. Kluckhohn(1953) paling sedikit ada 7(tujuh) unsur yang disebut dengan kebudayaan universal, yaitu:

  1. Religi
  2. Sistem Pengetahuan
  3. Organisasi sosial/Sistem Kemasyarakatan
  4. Teknologi(Peralatan dan perlengkapan hidup)
  5. Mata pencaharian
  6. Bahasa
  7. Kesenian.

*    Makalah disajikan pada: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR-DASAR

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN TEKNIK PENILAIAN AMDAL. Kerjasama

PPLH-UNPAR dengan Kantor Lingkungan Hidup Pemkab Katingan, Kasongan tanggal

23 – 28 Januari 2006.

**  Ketua Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak Unpar dan dosen antropologi/sosiologi

Universitas Palangka Raya.  Ph.D(Doctor of Philosophy) dalam ilmu antropologi dari La

TrobeUniversity, Melbourne, Australia.

Dari ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut dapat di rangkum ke dalam 3(tiga) wujud kebudayaan, seperti:

  1. Wujud idiil
  2. Wujud Sosial
  3. Wujud Fisik
  4. II. Fungsi dan Hakikat Kebudayaan.

1. Fungsi Kebudayaan.

Menurut Sarjono Soekanto( 1986) Paling sedikit ada 7(tujuh) fungsi kebudayaan bagi manusia, yaitu untuk:

  1. Kebudayaan berfungsi untuk mempertahankan diri(perlindungan).
  2. Kebudayaan berfungsi untuk memperoleh kepuasan hidup.
  3. Kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup
  4. Kebudayaan berfungsi untuk mengelola/memanfaatkan lingkungan hidup.
  5. Kebudayaan sebagai media adaptasi terhadap lingkungan alam setempat.
  6. Kebudayaan berisi etika sebagai penuntun prilaku.
  7. Kebudayaan berfungsi untuk mengembangkan daya cipta

2. Hakikat Kebudayaan

  1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari kepribadian manusia
  2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
  3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya
  4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan –tindakan yang diijinkan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebudayaan berhubungan dengan semua aktivitas sosial, berbagai hasil karya manusia, dan berbagai hal yang sifatnya sangat abstrak. Kita dilahirkan oleh budaya, dibesarkan dan tumbuh dewasa oleh budaya, dan akhirnya kita matipun masih terikat dengan budaya. Maka tidak keliru apabila Edward M Bruner(1986) mengatakan bahwa: the past creates the present, and the present creates the future”.  Artinya bahwa sejarah peradaban masa lalu menciptakan peradaban masa kini, dan peradaban masa kini akan menciptakan peradaban masa yang akan datang. Ambil contoh misalnya, pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun telah melahirkan masyarakat dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada pada saat ini.

IV. Konsep Dasar Pembangunan di Indonesia

Secara sederhana Pembangunan sangat identik dengan perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya istilah perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah yang lebih positif. Tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.  Pembangunan yang terpusat yang dilaksanakan selama Orde Baru ternyata hanya mengutamakan pertumbuhanan ekonomi serta tidak diimbangi oleh kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memperihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, serta mengamcan kelangsungan  kehidupan bangsa dan negara.

Setelah 50 tahun lebih Indonesia merdeka, dan enam tahapan pembangunan lima tahun(Repelita I-VI), dan modernisasi di Indonesia, telaah kritis terhadap pembangunan dan modernisasi terasa semakin urgen. Hal ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor:

Pertama, setelah 30 tahun lebih melaksanakan pembangunan dan modernisasi, perusahaan-perusahaan multi nasional dan swasta nasional berkembang dengan pesat tetapi pemerataan hasil-hasil pembangunan masih jauh dari harapan.

Kedua, kepentingan pembangunan dan modernisasi selalu berbenturan dengan kepentingan dan kehidupan rakyat kecil baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kasus-kasus unjuk rasa yang digelar kaum buruh, petani, pemilik lahan, dan bahkan mahasiswa adalah ungkapan ketidakpuasan rakyat terhadap antara lain, pengambil-alihan tanah, pencemaran lingkungan hidup, pembayaran upah buruh yang rendah, dan lain-lain.

Ketiga, kebijakan pembangunan yang  memistifikasikan pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan pemerataan, ternyata telah berhasil melakukan penumpukan modal disatu pihak, tetapi juga mendorong proses marginalisasi rakyat kecil di pihak lainnya. Akibat yang jelas adalah semakin besarnya kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Ketiga kondisi ini pada gilirannya menunjukkan kuatnya dominasi negara terhadap rakyat sipil. Apabila hal ini tidak dilonggarkan ia akan menjadi “kanker ganas” yang kemudian berpotensi untuk memicu distabilitas dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pada akhirnya akan membawa konsekuensi-konsekuensi politis.

Konsep pembangunan di Indonesia selama 30 tahun lebih, terlalu bertumpu pada sistem perekonomian kapitalis yang dikembangkan oleh W.W.Rostow(1960) dan  David McClelland(1984)

Rostow, seorang ekonom Amerika Serikat, menjadi bapak teori pembangunan dan pertumbuhan. Teorinya mempengaruhi model pembangunan di hampir seluruh Dunia Ketiga. Teori Rostow tentang pertumbuhan pada dasarnya merupakan sebuah versi dari teori modernisasi dan pembangunan, yakni suatu teori yang meyakini bahwa faktor manusia(bukan struktur dan sistem) menjadi fokus utama perhatian mereka. Teori pertumbuhan adalah suatu bentuk teori modernisasi yang menggunakan metafora pertumbuhan, yakni tumbuh sebagai organisme. Rostow melihat pertumbuhan sosial, yang disebutnya sebagai pembangunan, sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pikiran teori pertumbuhan ini dijelaskan secara rinci oleh Rostow(1960) yang sangat terkenal yakni The five stage-scheme. Asumsinya adalah bahwa semua masyarakat termasuk masyarakat Barat pernah mengalami “tradisional” dan akhirnya menjadi “modern”. Seperti pandangan Rostow dan pengikutnya, development akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi modal(tabungan dan investasi) dengan tekanan pada BANTUAN dan HUTANG LUAR NEGERI. Dia memfokuskan pada perluanya elit wiraswasta yang yang menjadi motor proses ini.

Pandangan Rostow tentang teori perubahan sosial tersebut diuraikan dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth. Dalam bukunya itu, Rostow menjelaskan bagaimana perubahan sosial dalam 5 tahapan pembangunan ekonomi.

Pertama, tahapan masyarakat tradisional, kedua berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, ketiga lantas diikuti masyarakat tinggal landas, keempat masyarakat pematangan pertumbuhan, dan kelima mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi massa tinggi(high mass consumption). Untuk mencapai masyarakat modern, kata Rostow harus tersedianya modal. Modal harus diusahakan dari penggalian investasi dengan cara pemindahan sumber dana atau kebijakan pajak. Selain itu, modal bisa didapat melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Terakhir modal bisa didapat dari penarikan investasi modal asing.

Sejak tahun 1967 pemerintah militer di Indonesia di bawah Soeharto menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow dan menjadikannya landasan pembangunan jangka panjang Indonesia yang ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahunan, yang dikenal dengan pembangunan Lima Tahun(PELITA). Dengan demikian, selama pemerintahan Orde Baru, Indonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori pembangunan kapitalistik yang bertumpu pada ideologi dan teori modernisasi dan adaptasi serta implementasi teori pertumbuhan tersebut.

Disamping teori Rostow, Indonesia juga mengadopsi teori pertumbuhan ekonomi dari David McClelland.  McClelland ini sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam teori modernisasi. Jika teori pertumbuhan Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi McClelland berangkat dari perspektif psikologi sosial. Dalam bukunya The Achievement Motive in Economic Growth, McClelland(1984) memberikan dasar-dasar psikologi dan sikap manusia, kaitannya dengan bagaimana perubahan sosial terjadi. Sedikit menyinggung tentang kebudayaan, bangkitnya suatu kebudayaan menurut Kroeber adalah filsafat episodis dan terjadi dalam lapangan aspek yang berbeda. Misalnya, kehidupan Italia zaman Romawi kuno melahirkan kebudayaan bidang hukum, politik dan militer, tetapi pada waktu yang lain yaitu zaman Renanisance, mereka melahirkan kebudayaan dalam seni, musik, sastera, dan pengetahuan. Apa penyebab timbulnya kebudayaan? Huntington, menunjukkan pentingnya iklim, tetapi Toynbee justru melihat tantangan alam adalah faktor penting, sedangkan ahli lain, seperti Kroeber melihat  secara khusus yakni self-expression.

Dalam hal perkembangan budaya, McClelland lebih tertarik melihat aspek pertumbuhan ekonomi ketimbang pertumbuhan semua aspek budaya. Pertanyaan yang ingin dijawabnya adalah: mengapa beberapa bangsa tumbuh secara pesat di bidang ekonomi sementara bangsa yang lain tidak ? Umumnya bertumbuhnya ekonomi selalu dijelaskan lebih karena faktor eksternal, tetapi bagi McClelland lebih merupakan faktor internal, yakni pada nilai-nilai dan motivasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang, untuk meraih kesempatan, pendekatan dorongan internal untuk meraih kesempatan, pendeknya dorongan internal untuk membentuk dan merubah nasib sendiri. Pandangan lain didasarkan pada studi McClelland, Inkeles, dan Smith(1961) terhadap tesis Weber mengenai Etika Protestant(The Protestant Ethic) dan pertumbuhan kapitalisme. Berdasarkan tafsiran McClelland atas tesis Max Weber, jika Etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan, menurutnya adalah the need for achievement(N-Ach). Alasan mengapa rakyat Dunia Ketiga terbelakang menurutnya kerena rendahnya need for achievement tersebut. Sekali lagi, sikap dan budaya manusia yang dianggap sebagai sumber masalah dan prototipe the need for achieving society yang pada dasarnya adalah ciri-ciri dari watak dan motivasi masyarakat kapitalis.

Teori modernisasi McClelland dan teori pertumbuhan Rostow ternyata sangat kuat sekali pengaruhnya bagi program LSM di Indonesia di awal tahun 1980-an. Hampir semua LSM besar menjadi pelaksana setia teori-teori tersebut. Teori modernisasi bahkan secara tekun dilakasanakan oleh LSM di bawah judul program pengembangan masyarakat, usaha bersama, pengembangan industri kecil dan peningkatan kewiraswastaan dan usaha kecil. Oleh karena itu pada pusat-pusat pelatihan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh LSM, pelatihan Achievement Motivation Training yang dikembangkan oleh McClelland hampir menjadi mata pelatihan wajib di banyak pusat-pusat pelatihan  community development, dan terutama bekal utama bagi aktivis yang akan terjun ke lapangan dan untuk selanjutnya melakukan pelatihan kewiraswastaan kepada masyarakat, sehingga secara teoritik dan ideologis sesungguhnya tidak ada perbedaan yang prinsipil antara program pembangunan pemerintah, program KADIN, maupun program-program LSM pada era tersebut. Dengan kata lain, LSM juga sangat berjasa bagi perkembangan kapitalisme di Indonesia karena mereka telah mempersiapkan perkembangan kapitalisme di Indonesia yang dilengkapi dengan perubahan sikap mental para pengrajin dan pedagang kecil yang menjadi binaan mereka, untuk menjadi kapitalis kecil sejati pada program community development mereka.

Akibatnya paradigma pembangunan yang bertumpu pada teori pertumbuhan Rostow dan teori modernisasi McClelland sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat adat(indigenous peoples) untuk mengembangkan konsep-konsep dan praktik pengembangan yang sesuai dengan jatidiri mereka.  Masyarakat adat dipandang tradisional dan dengan demikian dianggap sebagai penghalang pembangunan, dan oleh karenanya mereka harus diubah-disesuaikan, atau dikacaukan supaya tumbuh ide-ide pembaruan. Kedua teori pembangunan tersebut secara implisit ingin “membaratkan” pembangunan  di Dunia Ketiga, dan untuk mencapai tujuan itu institusi budaya, ekonomi dan politik serta lingkungan hidup masyarakat tradisional harus terlebih dahulu dihancurkan. Tampak dengan jelas bahwa kedua teori pembangunan yang telah dipraktekkan di Indonesia selama Orde Baru mendukung tesis di atas bahwa konsep dan program pembangunan selama ini yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan dan modernisasi telah mengabaikan nilai-nilai budaya lokal sehingga mengakibatkan berbagai konflik sosial dan kerusakan lingkungan hidup.

V. Rusaknya Tatanan Budaya & Lingkungan Hidup

Sejalan dengan dua teori pembangunan di atas yang mengabaikan nilai-nilai  budaya dalam setiap aspek pembangunan, maka rusaknya tatanan budaya, khususnya budaya-budaya lokal diasumsikan beberapa penyebabnya akibat penerapan sejumlah undang-undang dan PERDA yang kurang berwawasan budaya dan lingkungan, memiskinkan, dan memarginalkan masyarakat.

Pertama, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria. Undang-undang ini sangat bertentangan dengan pola kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang mereka wariskan secara turun temurun.

Kedua, UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Kegiatan pertambangan selalu bersentuhan dengan tanah, hutan, dan Sumber Daya Alamnya. Dengan adanya undang-undang ini masyarakat yang dianggap memiliki tanah, hutan dan SDA yang ada di sekitar mereka malah menjadi menderita dan tidak menikmati hasilnya akibat peruntukan lahan untuk pertambagan. Belum lagi ganti rugi lahan, rekrutmen tenaga kerja, dan program pembinaan masyarakat (Community Development) yang dilakukan dengan sesuka hati(sembarangan)

Ketiga, PERDA No. 14 Tahun 1998 Tentang Kedamangan. Perda ini sebetulnya secara tidak langsung ingin menghancurkan budaya masyarakat lokal, karena Peranan Damang Kepala Adat sebagai pelestari nilai-nilai budaya dan penegak adat dan hukum adat dibatasi atau diintervensi oleh pemerintah. Akibatnya Damang Kepala Adat tidak lagi memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan juga sangat bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Hutan, memiliki berbagai fungsi yaitu ekonomis, sosial, budaya, dan ritual. Oleh karenanya hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat semakin terbatas demikian juga segala sumber daya alamnya seperti keragaman flora dan fauna. Kesuburan lahan semakin menurun, tanah-tanah adat diserobot tanpa ganti rugi, rekrutmen tenaga kerja tidak adil, pembinaan masyarakat tidak pernah dilaksanakan, reboisasi juga dilakukan dengan sembarangan, kebakaran hutan, masuknya budaya dari luar seperti judi, miras, PSK, kawin kontrak, budaya instan, dan lain-lain.

Kelima, UU No: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa juga sangat bertentangan dengan tatanan masyarakat lokal yang ada. Dengan ada undang-undang ini seluruh desa di Indonesia diseragamkan dengan tata cara desa yang ada di pulau Jawa. Padahal masing-masing daerah memiliki istilah dan ukuran “desa” tersendiri. Demikian pula dengan nama pemimpin desa dan cara pemilihannya pun jauh berbeda. Sebagai contoh, beberapa buah rumah panjang di pinggir sungai tidak dianggap desa oleh pemerintah, sehingga penghuni rumah panjang ini diharuskan memiliki rumah secara individual. Beberapa “desa” adat yang tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang ini harus digabung. Semua kebijakan ini merusak tatanan desa yang ada dan secara langsung merusak tatanan lingkungan hidup dan secara otomatis pula berdampak negatif pada budaya masyarakatnya

Tanpa disadari pula bahwa permasalahan rusaknya  hutan tropis di negara kita serta permasalahan lingkungan  pada umumnya telah dirasakan akibatnya. Munculnya berbagai bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan meluasnya tanah kritis akibat kebakaran hutan, pertambangan, HPH dan perkebunan, khususnya di pulau-pulau luar Jawa, seperti di Kalimantan Tengah merupakan gejala-gejala kerusakan lingkungan yang perlu memperoleh perhatian kita semua. Kerusakan lingkungan dapat menjadi sumber keresahan  sosial karena akanmenurunkan tingkat kesejahteraan rakyat. Mengecilnya tangkapan ikan oleh para nelayan karena tercemarnya laut atau penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak lingkungan siklus kehidupan ikan di laut dan sungai akan menurunkan kesejahteraan para nelayan.  Demikian pula apabila kesuburan tanah di pulau Kalimantan  menurun secara drastis dan para petani terpaksa mencari lahan baru, maka konflik  antar mereka akan terjadi dan dapat mengganggu stabilitas politik di daerahnya.

VI. Pemahaman Tentang Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat(Johnson, 1989). Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan kesinambungan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik sampai batas tertentu dapat juga dipakai sebagai alat perekat kehidupan masyarakat(kehidupan berbangsa). Namun sebaliknya konflik sosial dipandang kurang lumrah tatkala konflik tersebut membawa kehancuran kehidupan berbangsa ketika disertai tindakan anarkis dan brutal. Konflik sosial dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional struktural dan pendekatan teori konflik. Ide pokok teori konflik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu(a) masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus-menerus diantara unsur-unsurnya, (b)setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial, dan (c) keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Sementara teori Fungsional struktural membagi idenya menjadi tiga pula, yaitu: (a) masyarakat berada dalam kondisi statis atau bergerak dalam kondisi keseimbangan, (b) setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, (c)anggota masyarakat terikat secara informal pada norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.

Sedangkan mengenai sumber potensi konflik, Koentjaraningrat(1975) mengatakan bahwa paling sedikit ada 5(lima) macam sumber konflik dalam masyarakat majemuk, yaitu: (a) adanya persaingan antar kelompok etnis dalam memperoleh sumber kehidupan langka yang sama, (b) ada  kelompok etnis yang memaksakan unsur-unsur kebudayaannya kepada kelompok yang lain, (c) ada golongan agama yang fanatik memaksakan ajarannnya kepada golongan agama lainnya, (d) bila suatu suku bangsa berusaha mendominasi suku bangsa yang lain secara politis, dan (e) adanya potensi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat, (f) ketidakadilan terhadap masyarakat lokal baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan, (g) rusaknya lingkungan hidup masyarakat lokal yang berhubungan dengan kepemilikan secara adat( nomor f & g tambahan dari penulis). Selain ketujuh sumber potensi konflik  tersebut, tentu masih banyak sumber potensi konflik lainnya, termasuk sistem perekonomian, hukum, dan politik yang tidak aman. Dari beberapa sumber potensi konflik tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji kasus-kasus konflik yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Kemudian bila kita melihat bentuknya, konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu konflik vertikal(antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan perusahaan) dan konflik horizontal(antar masyarakat dan antar golongan).

VII. Antropologi dan Pembangunan

Antropologi adalah bidang ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya.

Sebagai salah satu disiplin ilmu sosial, antropologi yang kaya akan pengalaman meneliti azas-azas kebudayaan melalui konsep dan metode yang dimilikinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan berbagai masalah pembangunan(Koentjaraningrat,1982). Mengingat kompleksitas permasalahan dalam kegiatan pembangunan, terjadinya proses transisi kehidupan sosial-budaya dari kehidupan agraris-tradisional ke arah modernisasi dengan industrialisasi, maka disiplin ilmu antropologi yang kaya dengan pengetahuan empirik maupun komparatif, diharapkan pula mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan faktor-faktor non ekonomik, baik yang mendorong maupun yang menghambat pembangunan. Oleh karena itu pula sebagai salah satu disiplin ilmu sosial, antropologi harus mampu menjabarkan berbagai masalah sosial-budaya yang timbul, baik berupa ekses maupun yang merupakan upaya dalam rangka usaha membangun.

Ilmu antroplogi tergolong masih muda, yaitu baru muncul pada abad XIX, dan ilmu antropologi lebih sering dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari kebudayaan tradisional dari suku-suku bangsa yang masih sederhana tingkat kehidupannya. Tapi kemudian ilmu antropologi juga mengkaji masyarakat perkotaan atau kehidupan modern.

Kompleksitas dan berbagai hambatan yang muncul dalam pembangunan, semakin menyadarkan para pakar non antropologi seperti para ahli ekonomi dan administrator-birokrat bahwa ternyata faktor-faktor non ekonomik sangat berperan dalam pembangunan, baik sebagai penghambat maupun pendorong pembangunan ekonomi. Timbullah gagasan untuk memecahkan berbagai masalah melalui pendekatan inter-disipliner atau integrated rural development yang dalam istilah teknis pemerintah lebih dikenal dengan kerja sama lintas sektoral. Dalam perkembangannya kemudian, cara pendekatan tersebut memunculkan pula gagasan saling ketergantungan, terutama mengingat suatu pembangunan tidak hanya sekedar dapat didekati melalui kerjasama antar disiplin ilmu saja, tapi harus pula dipandang sebagai suatu kesatuan dari berbagai disiplin ilmu dengan nama disiplin ilmu pembangunan.

Untuk mewujudkan berbagai upaya pendekatan dalam pembangunan, para ahli ilmu sosial, seperti antropologisemakin mendapat peranan penting. Mereka bukan hanya diikutsertakan dalam merumuskan atau merencanakan suatu program, bahkan seringkali mereka juga dilibatkan dalam penilaian atau kebijaksanaan, yaitu melalui penelitian, seminar, dan diskusi. Ini berarti bahwa pendekatan dalam dan terhadap masalah pembangunan, semakin holistik. Guna mencapai suatu pengertian dalam rangka kesatuan pengetahuan, antropologi sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan, memiliki berbagai metode pemahaman hubungan antara gejala yang satu dengan lainnya. Hal tersebut dapat dicapai melalui tiga tingkatan, yaitu pengumpulan fakta, penentuan ciri-ciri umum dan sistem, serta verifikasi (Koentjaraningrat, 1985).

Sebagai salah satu dari berbagai disiplin ilmu sosial, fakta-fakta yang berasal dan mengenai kebudayaan, merupakan bahan utama agar para ahli antropologi dapat bekerja di bidang pembangunan.

Tersedianya potensi sumberdaya, baik berupa potensi sumberdaya manusiawi, kelembagaan, kepemimpinan, ketrampilan laten dan sumberdaya alami yang berupa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, belum merupakan jaminan dapat dikembangkan bagi kesejahteraan manusia. Hal itu antara lain disebabkan oleh kondisi suatu keadaan tertentu sehingga potensi sumberdaya yang tersedia belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan. Guna pengembangannya, bukan hanya semata diperlukan in-put baru pembangunan yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan harus memperhitungkan latar belakang budaya karena pada akhirnya akan menyentuh preferensi sistem nilai budaya setempat.

Forde(1963) melihat bahwa pada hakikatnya hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki oleh makluk manusia. melalui kebudayaan yang dimilikinya, manusia mampu mengadaptasi dirinya dengan lingkungannya sehingga ia tetap mampu melangsungkan kehidupannya.

Dilihat dari sudut kebutuhan manusia, paling tidak ada tiga macam kebutuhan dasar(basic needs), yaitu: (1) kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati(makan dan minum), (2)kebutuhan dasar untuk hidup manusiawi(material dan immaterial), dan (3) kebutuhan dasar untuk memilih. Pada dasarnya kebutuhan tersebut memiliki kedudukan yang hirarkis. Kebutuhan dasar yang pertama boleh dikatakan merupakan yang terendah karena bila didalam hidupnya orang hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidup hayati, maka mutu hidupnya rendah, karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusiawinya. Mutu kehidupan manusia akan lebih baik kalau ia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan hayati, tetapi juga untuk kelangsungan hidup manusiawinya.  Artinya ia dapat hidup layak sebagai manusia yang di dalam kehidupannya, di samping dapat memenuhi yang non-material seperti keteraturan, kenyamanan, keamanan, ketenangan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Mutu kehidupan akan lebih tinggi lagi kalau orang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk memilih, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusiawinya.

Lebih lanjut Otto Soemarwoto(1979) mengatakan bahwa lingkungan hidup manusia adalah ruang yang di tempati oleh manusia untuk hidup. Di dalam ruang itu, kecuali terdapat manusia-manusia, juga terdapat benda-benda lainnya baik yang bersifat hidup maupun tak hidup. Lingkungan hidup dapat meliputi lingkungan fisik, lingkungan hayati, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya.

Di sini tampak bahwa penurunan mutu lingkungan hidup akan menyebabkan menurunnya mutu kehidupan manusia yang ada didalamnya. Di sisi lain, hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Bila mutu kehidupan manusia menurun, maka lingkungan tempat tinggal manusia itu juga akan menurun.

VIII. Peranan Kebudayaan Dalam Pembangunan

Nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dijadikan acuan dalam interaksi sosial perlu dikaji dalam merencanakan sebuah pembangunan. lebih-lebih bila pembangunan tersebut langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.  Aspek pranata kebudayaan tersebut harus pula diperhitungkan karena sesungguhnya pranata-pranata kebudayaan terkait erat dan secara langsung menunjang proses sosial, ekonomi dan ekologis masyarakat secara mendasar dalam kehidupannya dan yang secara operasional telah mereka praktekkan sejak dahulu(Dove, 1988) Secara mendalam Mubyarto(1993) menyarankan bahwa untuk menerapkan berbagai program pembangunan dalam kehidupan masyarakat tradisional perlu mengenal terlebih dahulu masyarakat tradisional tersebut, terutama yang ada di pelosok-pelosok perdesaan di Indonesia.  Alasannya karena setiap masyarakat tradisional tersebut memiliki potensi keswadayaannya sendiri yang dilandasi oleh latar belakang sosial-budayanya yang unik dan khusus. Oleh karenanya maka program pembangunan yang diperkenalkan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing masyarakat tersebut(Budiono, 1994). Menurut Geertz paling sedikit ada 9(sembilan) pranata sosial dalam suatu kebudayaan yang harus dikaji dalam perencanaan pembangunan:

  1. Pranata Kekerabatan/keluarga (kinship atau domestic institutions) bertujuan  memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan seperti penglamaran, perkawinan, poligami, pengasuhan anak, perceraian, pewarisan dan lain-lain.
  2. Pranata Ekonomi(Economic institutions), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta dan benda. Misalnya, pertanian, peternakan, pemburuan, perladangan berpindah, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan dan lain-lain
  3. Pranata Pendidikan(Educational Institutions) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Misalnya pengasuhan anak-anak, pendidikan rakyat, pendididkan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan, pers, perpustakaan umum dan lain-lain
  4. Pranata Ilmiah(Scientific institutions) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya, seperti: metodik ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah dan lain-lain.
  5. Pranata estetik dan rekreasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahannya dan untuk rekreasi, misalnya: seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusasteraan, sport dan lain-lain.
  6. Pranata Politik bertujuan untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Misalnya pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, ketentaraan dan lain-lain.
  7. Pranata Somatik bertujuan untuk mengurus kebutuhan jasmani dari manusia seperti pemeliharaan kesehatan, kecantikan, dan kebugaran dan lain-lain.
  8. Pranata Agama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani dan spiritual. Misalnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbagai bentuk ritual yang bersifat magis-religius, kekuatan magis, kohesi sosial, etika dll.
  9. Pranata Hukum bertujuan untuk memenuhi keperluan akan ketertiban, keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat. Misalnya norma hukum dan adat-istiadat, pelanggaran hukum/adat, peranan Damang Kepala Adat, sangsi adat dan lain-lain

Pengkajian terhadap berbagai program pembangunan dapat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Perencanaan. Pada tahap ini pengkajian difokuskan pada (1) berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik masyarakat yang akan terkena proyek pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan berbagai pranata sosial di atas. (2)perumusan konsep pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. (3)perhitungan akibat dari perubahan yang disebabkan oleh program pembangunan bagi kelompok sasaran sehingga tidak akan terjadi dampak-dampak yang justru menurunkan tingkat kesejahteraan mereka, (4) kesesuaian proyek pembangunan dengan kebutuhan masyarakat setempat, (5) menggali potensi kearifan budaya lokal yang revelan untuk kepentingan pembangunan.

b. Tahap Pelaksanaan. Pengkajian lebih difokuskan pada (1) identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat, (2) pengamatan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, (3) peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang ada di sekitar mereka.

c. Tahap Evaluasi. Pada tahap ini pengkajian difokuskan pada (1)peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi efek-efek sosial budaya dari pembangunan tersebut, dan (2) merumuskan upaya antisipasi atau solusi atas efek-efek negatifnya.

X. Kegunaan Pengkajian

Mengapa pengkajian budaya dirasakan sangat penting dilakukan untuk berbagai program pembangunan, termasuk pula di Kalimantan Tengah?

Pertama, untuk mensinergikan program pembangunan dari pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, untuk menghindari atau langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya berbagai konflik sosial(vertikal dan horizontal) yang bersumber dari (a) pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang kurang sesuai dengan aspirasi dan adat-istiadat masyarakat setempat, (b) semakin rumitnya keragaman sosial dan budaya sebagai dampak dari globalisasi yang akhirnya semakin mempertajam keanekaragaman,  etnosentrisme, stereotip, identitas etnik, identitas kelompok dan identitas agama (c)  semakin ketatnya persaingan dalam segala bidang yang mengandalkan SDM yang handal dan langka.

Ketiga, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup, kita harus belajar dari masyarakat setempat bagaimana mengelola dan memanfaatkan SDA dan lingkungan hidup dengan baik secara berkelanjutan. Di samping itu masyarakat yang dianggap sebagai pemilik SDA dan lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka juga bisa menikmati hasilnya untuk kesejahteraan hidup mereka dan merekapun diberi tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kepentingan anak cucu mereka di kemudian hari.

Keempat, untuk menggali berbagai potensi/SDM berupa kearifan budaya lokal yang masih relevan untuk pembangunan, khususnya untuk menata kehidupan bermasyarakat yang multikultural dan pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

X. Dasar Rekomendasi:

Di bawah ini disajikan beberapa materi pendukung tentang pentingnya dilakukannya pengkajian budaya secara komprenhensif dalam setiap aspek pembangunan:

  1. Pasal 18b, ayat 2 UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
  2. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat 8: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.”
  3. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah(KRKT) 4 -7 Juni 2001. Salah satu hasil rumusan Kongres adalah Melestarikan Nilai-nilai Budaya Betang(Budaya Rumah Panjang) yang relevan dengan tuntutan masyarakat multikultural dan perkembangan jaman.
  4. Mubes Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah  tanggal 23-24 Mei 2002. Salah satu rumusan penting adalah menyepakati pembinaan dan pengembangan Sistem Nilai Adat Budaya Betang sebagai sumber  pembinaan dan pengembangan adat dan hukum adat dalam proses perkembangan masyarakat multikultural.
  5. Kongres Kebudayaan V di Bukit Tinggi tanggal 19-23 Oktober 2003. Salah satu rekomendasinya adalah kembali ke Kearifan Lokal sebagai modal dasar untuk menata pembangunan bangsa Indonesia.
  6. Seminar Sosialisasi Hasil Kongres Kebudayaan V Bukit Tinggi, di Palangka Raya, tanggal 17-19 Mei 2004. Di samping melakukan revitalisasi terhadap berbagai unsur budaya lokal, pemerintah diharapkan melakukan pengkajian budaya sebelum melaksanakan berbagai proyek pembangunan di segala bidang.

XI. Saran dan Rekomendasi

  1. Setiap program pembangunan, termasuk pula kegiatan perkebunan dan pertambangan harus dilakukan kajian budaya secara komprehensif khususnya pada tahap perencanaan. Hal ini sangat dilakukan agar akibat dari pembangunan itu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak pula menimbulkan berbagai keresahan masyarakat yang akhirnya akan memicu konflik sosial.
  2. Masyarakat setempat, paling tidak tokoh-tokoh masyarakatnya harus diajak secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut program pembangunan. Saran ini sesuai dengan UU No: 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, pasal 1 ayat 6.
  3. Pendidikan muatan lokal, sebaiknya bukan pelajaran yang bersifat ketrampilan(seperti bahasa daerah atau mengayam tikar dan membuat bakul dll), tapi yang lebih penting adalah penanaman dan pewarisan nilai-nilai dan norma budaya melalui dongeng, legenda, mitologi, peribahasa, dan sejarah lokal yang berisi tentang perjuangan, konservasi flora dan fauna, dan tentang keseimbangan kosmos.
  4. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya memberikan penghargaan dan gelar khusus, misalnya “Tropi Batang Garing” kepada individu atau kelompok yang melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup secara kinsisten dan tanpa pamrih. Penganugrahan gelar seperti: Temanggung, Patih, Raden, Uria, Bagawan, dan lain-lain.

Daftar Bacaan

Bruner, Edward M. 1986. The Anthropology of Experience.  Chicago: University ofIllinois Press.

Dove, Michael R. 1988. Sistem Perladangan di Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press. Forde, GM. 1963. Habitat, Economy and Society. New York: Dutton. Johnson, Doyle Paul. 1989. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Koentjaraningrat. 1975. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

———————1985. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.

———————1982. Lima Masalah Integrasi Nasional. Dalam Koentjaraningrat

(Ed.), Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta, LP3ES.

———————1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

McClelland, D.C. 1984. The Achieving Society. New York: D. Van Nostrad.

Mubyarto, dkk. 1993. Desa-Desa Kalimantan: Studi Bina Desa Pedalaman

Kalimantan Tengah. Yogyakarta: Aditya Media

Rostow, W.W. 1960. The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto.

New York: CambridgeUniversity Press.

Soekanto, Soerjono. 1986.  Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali

Soemarwoto, Otto. 1979. Ekologi Lingkungan Hidup dan Kwalitas Hidup. Prisma,

September(VII-8) Jakarta:LP3ES.

Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.

Widen, Kumpiady. 2001. The Impacts of Globalization on Dayak Identity. Ph.D

Disseratation(unpublished) at La Trobe University, Melbourne, Australia.

3 thoughts on “PERANAN KEBUDAYAAN DALAM PEMBANGUNAN: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI*

  1. Pingback: 18650行動電源

  2. Pingback: 6000mah行動電源

  3. Pingback: 手機行動電源

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 4 = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*