POTENSI KONFLIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH

 Oleh

Prof. Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D **

 Dayak  adalah  sebuah label kolektif etnisitas bagi kelompok suku bangsa(penduduk pribumi) pulau Kalimantan. Riwut(1993) membagi suku bangsa Dayak yang mendiami pulau Kalimantan ke dalam 405 sub kelompok etnis. Khusus untuk Kalimantan Tengah, Riwut(1993) dan Melalatoa(1995) menyebutkan bahwa terdapat paling sedikit 10 sub kelompok etnis Dayak: Ngaju, Ot Danum, Maanyan, Klemantan, Dusun, Siang, Katingan, Kapuas, Lawangan, dan Tomon. Berdasarkan perhitungan kasar Common Ground Indonesia jumlah populasi suku bangsa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah berjumlah 742.729 orang. Semua data kuantitatif tersebut baru merupakan data awal sebagai landasan untuk memahami suku bangsa Dayak, namun secara ilmiah dan objektif data tersebut masih perlu dikembangkan dan diperkaya lagi melalui penelitian lebih lanjut.

Menurut beberapa peneliti terdahulu seperti A.B. Hudson(1967), F.Ukur(1971), M. Coomans(1987), Riwut(1993),  Ukip et al (1996) yang melihat asal-usul suku bangsa Dayak dari  sudut perkembangan manusia, bahwa orang Dayak berasal dari darat Asia, tepatnya dari daerah Yunan, Cina Selatan. Sehubungan dengan perspektif sejarah perkembangan manusia itu, maka Ukur(1974), Coomans(1987) dan Carey(1976) mengelompokkan manusia yang menghuni pulau Kalimantan ke dalam dua kelompok besar berdasarkan periode kedatang mereka, yaitu  Melayu Tua(Proto- Melays) dan Melayu Muda(Deutro-Melays).  Ukur memberikan contoh bahwa orang Dayak sebagai kelompok manusia pertama penghuni pulau Kalimantan disebut sebagai kelaompok Melayu Tua, sedangkan orang Melayu yang datang kemudian disebut sebagai Melayu Muda.

Menurut King(1978), Ukur(1992) dan Kedit(1978), kendatipun suku bangsa Dayak terbagi-bagi ke dalam lebih dari 405 sub kelompok etnis dan tersebar di seluruh pulau Kalimantan(Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam), namun mereka memiliki kesamaan-kesamaan unsur budaya seperti bentuk fisik, arsitektur rumah panjang(betang), pola permukiman, persamaan linguistik, tradisi lisan, adat-istiadat, struktur sosial, sistem ekonomi, bentuk senjata, pandangan tentang jagad raya, perambah hutan, pendidikan tradisional, peranan jender, bentuk upacara kematian, sistem religi, sistem gotong royong, dan lain-lain.

 

Makalah disajikan pada kegiatan Temu Budaya Daerah Kalimantan Tengah,

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 September 2010

IIBeberapa karakteristik budaya dan adat-istiadat suku bangsa Dayak yang menonjol adalah:

(1)   Masyarakat Lisan. Suku bangsa Dayak tidak mengenal adanya huruf(aksara), oleh sebab itu komunikasi secara lisan adalah satu-satunya media untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan dan sistem pendidikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

(2)   Keterikatan Dengan Tanah.  Tanah adalah darah bagi orang Dayak, oleh sebab itu tanah memiliki banyak fungsi yang mendasar bagi mereka, seperti fungsi sosial, budaya, ekonomi dan politik. Salah satu makna sosial budaya dari tanah yang sangat penting bagi orang Dayak adalah tanah merupakan mata rantai sebagai penghubung antara generasi masa lalu, generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

(3)   Sistem Kepercayaan. Sistem kepercayaan suku bangsa Dayak memiliki dua prinsip dasar, yaitu(a) pemujaan terhadap roh nenek moyang(ancestral belief), dan (b) kepercayaan terhadap Tuhan yang satu(the one God). Dalam sistem kepercayaan demikian, kepercayaan mereka berisi berbagai peraturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan roh-roh nenek moyang dan hubungan manusia dengan lingkungan alam di sekitar mereka. Konsep dasar dari kepercayaan mereka adalah selalu menjaga keseimbangan dan keserasian kosmos.

(4)   Padi sentris. Sistem mata pencaharian utama suku bangsa Dayak adalah ekonomi subsisten, yaitu bertani/berladang dengan sistem berpindah-pindah. Padi bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, padi juga memiliki roh seperti halnya manusia yang harus dihormati dan disayangi. Padi juga merupakan salah satu alat yang diolah menjadi bahan sesajen yang dipersembahkan kepada roh-roh nenek moyang dan roh lainnya.

(5)   Melestarikan budaya Betang. Beberapa nilai budaya rumah betang yang masih dilestarikan oleh orang Dayak adalah: kebersamaan, kesetiakawanan, gotong royong, kejujuran, pemerataan, keterbukaan, demokrasi dan tanggung jawab kolektif.

(6)   Mengalah. Mengalah yang merupakan sifat toleransi tinggi merupakan sifat suku bangsa Dayak dalam proses interaksi sosial baik dengan “in-group” maupun dengan “out group”, termasuk juga dengan alam disekitarya. Sifat demikian erat kaitannya dengan sistem kepercayaan di atas, yaitu menjaga keseimbangan kosmos.

(7)   Sistem Kekerabatan. Sistem kekerabatan di kalangan masyarakat Dayak yaitu menganut sistem kekeluargaan/komunal. Dengan sistem ini seluruh orang Dayak mengganggap bahwa mereka berasal dari satu rumpun nenek moyang yang sama. Oleh sebab itu kata Hampahari atau Ipulaksanai merupakan sapaan yang akrab untuk menggambarkan bahwa mereka semua bersaudara, satu darah, dan berasal; dari nenek moyang yang sama.

IVPada jaman kolonial, ada litani tanpa ujung tentang orang Dayak. Litani itu ada yang sifatnya memuji, tapi kebanyakan untuk melecehkan. David Jenkins dan Guy Sacerdoty(1978), misalnya pernah menggambarkan orang Dayak sebagai the legendary  wild man of Borneo. Jan Ave dan Victor King(1985)  melukiskan orang Dayak sebagai The People of the Weaving Forest. Ada pula yang melukiskannya sebagai The headhunters of Borneo. Masih pada masa kolonial, orang Dayak digunakan untuk melukiskan sesuatu yang tidak baik, kotor, kafir, buas, liar, hitam, berekor. Orang Dayak adalah kannibal, dan lain-lain. Pada jaman Belanda, orang-orang Dayak digambarkan sebagai orang yang susah diurus, suka melanggar aturan, suka melawan dan lain-lain. Hairus Salim(1996: 228) mengatakan bahwa kata dayak di kalangan Orang Banjar sering digunakan untuk menyindir seseorang yang malas shalat magrib atau berpakaian semrawut dan kurang rapi: “ handak jadi urang dayak-kah? ”.  Selanjutnya, Widen(2003:4-6) bahwa selama pemerintahan Orde Baru ada upaya-upaya pemerintah untuk  memarginalkan atau menghancurkan orang Dayak secara sistematis, yaitu melalui empat cara. Pertama, secara verbalisme, praktek-praktek sosial, budaya, ekonomi dan religius orang Dayak dilukiskan sebagai tanda-tanda keterbelakangan, primitif, animisme, kebodohan, dan kafir. Oleh sebab itu orang Dayak tidak bisa menjadi pemimpin. Lukisan-lukisan seperti ini  sering terjadi di sekolah-sekolah, rapat-rapat, radio, televisi dan mass media lainnya. Kedua, secara behavioral, diwujudkan dalam  prilaku generasi muda yang serba “wah” dan modern. Bagi orang-orang yang berbeda penampilan, cara bergaul, berpakaian, dan lain-lain, dianggap sebagai kampungan, nora, dan ketinggalan jaman. Ketiga, secara performance, yaitu teraktualisasi dalam bentuk perampasan tanah, eksploitasi hutan dan hasil-hasil tambang, penggusuran rumah betang, lokasi kuburan serta tanah-tanah keramat yang merupakan basis kehidupan orang Dayak. Keempat, secara politis dan normatif yaitu dalam bentuk penerbitan Peraturan Pemerintah(PP), Undang-Undang(UU) ataupun peraturan lainnya. Sebagai contoh adalah:   UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; UUPA No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, atau dengan mendrop calon gubernur/bupati dari luar daerah, karena menganggap orang Dayak belum layak menjadi gubernur.

VBerbagai upaya Pemberdayaan Masyarakat Dayak sudah dilakukan oleh orang Dayak sendiri sebagai usaha untuk mengangkat derajat, martabat, harga diri dan identitas orang Dayak agar bisa sejajar dengan kelompok etnis lainnya, namun berbagai upaya tersebut berjalan sangat lamban dan beberapa diantaranya mengalami tantangan. Pada bagian ini akan dikupas tentang sejarah Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Pertama, Perang Banjar(1859-1864).

Perang Banjar yang meletus tahun 1859–1864 adalah perang antara Belanda dan Kesultanan Banjar. Namun demikian, perang tersebut berlarut-larut hingga tahun 1894 dan meluas ke berbagai wilayah seperti Barito, Kapuas dan Kahayan. Yang menarik, kendatipun perang tersebut adalah antara Kesultanan Banjar dan Belanda, namun orang-orang Dayak juga secara aktif  membantu masyarakat Banjar  dan memihak Kesultanan Banjar. Reaksi tersebut, khususnya di kalangan masyarakat Dayak telah menimbulkan semacam solidaritas, proses integrasi, pembauran, rasa persatuan dan kesetiakawanan dan toleransi yang amat tinggi tidak saja dengan sesama Dayak, tapi juga dengan masyarakat Banjar, dan berbagai agama yang berbeda. Terakhir, sebagai akibat dari perang Banjar tersebut justru mempertebal adanya rasa ketidaksenangan atau menentang penjajahan(Riwut, 1993: 182)

Kedua, Rapat Damai Tumbang Anoi(22  Mei – 24 Juli 1894)

Rapat Damai ini diprakarsai oleh Belanda pada tahun 1894 sebagai bagian dari upaya mereka mengembangkan misi mereka di Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara yang dikuasai oleh Inggris. Tujuan utama diselenggarakan Rapat Damai yang dilaksanakan di sebuah desa kecil Tumbang Anoi adalah untuk mengakhiri berbagai kekerasan, bahaya dan permasalahan yang terjadi di kalangan orang Dayak dan dianggap membahayakan misi kolonial Belanda. Rapat Damai dihadiri oleh lebih dari 1000 peserta dari berbagai tempat. Ada tiga keputusan penting, di samping keputusan lainnya, yang diambil pada Rapat Damai tersebut, yaitu: (1) meniadakan asang kayau(perampokan dan pengayauan), (2) membebaskan dan meniadakan jipen/rewar(budak), serta (3)memberlakukan hukum adat. Secara politis, Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut memberikan berbagai keuntungan, baik pada pihak Belanda maupun untuk orang-orang Dayak sendiri. Keuntungan bagi Belanda diantaranya adalah keberhasilan mereka membuka jalan selebar-lebarnya untuk memperluas misi mereka di kalangan Dayak. Di samping misi kolonialisasi dan  penyebaran agama, juga tersirat upaya-upaya mengadu domba berbagai kalangan yang pro dan kontra terhadap kolonial Belanda. Keuntungan bagi orang-orang Dayak sangat banyak, dan ini menurut saya adalah merupakan kesalahan perhitungan secara matematis yang dilakukan oleh Belanda. Diantara keuntungannya bagi orang-orang Dayak adalah (1) masyarakat Dayak justru bersatu melawan kolonial Belanda, (2) masyarakat Dayak mulai mengenal dan diperkenalkan tentang peradaban baru yaitu hidup beradab/beradat(belom bahadat), (3) masyarakat Dayak mulai memasuki awal pencerahan, yaitu berupa pendidikan, (4) terjalinnya rasa kesatuam dan persatuan serta solidaritas yang sangat kuat di kalangan masyarakat Dayak(Usop & TT.Suan, 1997: 6-11)

Ketiga, Berdirinya Pakat Dayak dan Sarekat Dayak

Pada bulan Juli tahun 1919 berdirilah sebuah organisasi politik di kalangan orang Dayak yang disebut dengan Sarekat Dayak(SD). Namun kemudian pada tahun 1926 Sarekat Dayak berubah nama menjadi PAKAT DAYAK(PD). Kendatipun menggunakan nama suku, Partai Politik Pakat Dayak, sama sekali tidak eksklusif, karena para pemimpinnya adalah orang-orang yang nasionalis seperti Housman Baboe, Mahir M. Sahabu, Achmad Anwar dan Anton Samat.  Inti dari perjuangan PD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat Dayak yaitu berupaya keinginan untuk memperbaiki nasib orang-orang Dayak pada saat itu dan sekaligus  berbicara tentang nasib “Anak-Anak Tanah Hindia.” Tuntutan utama adalah agar diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri yaitu dengan terbentuknya Daerah Otonom Dayak di Kalimantan(Usop & TT. Suan, 1997: 34)

Keempat, Ikatan Keluarga Dayak-IKAD(1952 dan 1954)

Ikatan Keluarga Dayak(IKAD) adalah merupakan ikatan seluruh masyarakat Dayak yang ada di Barito, Kapuas dan Kotawaringin. IKAD berdiri di Banjarmasin pada tahun 1952, yaitu merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi seluruh masyarakat Dayak untuk mendirikan propinsi sendiri. Para pengurusnya adalah  Arkenas Rambang, Sabran Achmad, J.M Nahan, L. Tandan, Hermanus Rihit,, A. Bulit dan Dugi Gampang. Masih di Banjarmasin, Ikad kemudian membentuk sebuah Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah(PPHRKT). Lebih kurang satu tahun setelah berdirinya IKAD, maka didirikan pula Sarikat Kaharingan Dayak Indonesia(SKDI) yang untuk pertama kali pula melangsungkan kongresnya di desa Bahu Palawa tanggal 22 Juli 1953 yang dipimpin oleh Damang Sahari Andung. Menariknya setelah Propinsi Kalimantan Tengah terbentuk, Damang Sahari Andung ditempatkan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang bertugas untuk menangani berbagai urusan yang berhubungan dengan Kedamangan(Usop & TT.Suan, 1997:38).

Kelima, GMTPS(1953-1956)

Munculnya Gerakan Mandau Telawang Pancasila yang dimulai tahun 1953 hingga tahun 1956 adalah sebagai akibat dari ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang pada saat itu belum memiliki wilayah yang jelas karena berada di bawah kekuasaan pemerintah Kalimantan Selatan. Akibat ketidakadilan dan diskriminasi tersebut maka masyarakat Dayak Kalimantan Tengah melakukan suatu gerakan solidaritas untuk membela dan mengangkat harkat, martabat, harga diri dan identitas orang Dayak Kalimantan Tengah(Widen, 2001: 40)

Keenam, Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 1956

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pertama dilaksanakan di Banjarmasin tanggal 2-5 Desember 1956. Kongres ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan GMTPS yang dilanjutkan dengan Perjanjian Madara tanggal 1 Maret 1956, yang diantaranya menuntut pemisahan Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan. Kongres yang dipimpin langsung oleh Mahir Mahar, menghasilkan dua keputusan penting(1) Bersatu tekad, tidak terpisahkan dan konsekuen menyelesaikan perjuangan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah selekas-lekasnya, (2) Bersatu tekad tidak terpisahkan untuk mengangkat derajat hidup yang layak bagi segala lapisan Rakyat dalam Daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya(Usop dan T.T. Suan, 1997: 49).

Ketujuh, Agama Hindu Kaharingan Diakui(1980)

Sistem kepercayaan orang Dayak, sebelumnya masih menjadi hinaan dan belum diakui sebagai agama baik oleh penulis luar negeri maupun oleh pemerintah Indonesia. Dikatakan bahwa sistem kepercayaan orang Dayak adalah animisme, menyembah pohon yang besar, gua dan patung tertentu. Namun lewat perjuangan yang keras, akhirnya sejak tahun 1980 sistem kepercayaan orang Dayak diakui oleh pemerintah sebagai agama dengan sebutan: Agama Hindu Kaharingan(Coomans, 1987:85).

Kedelapan, Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Dan Daerah Kalimantan Tengah(LMMDD-KT).  Lembaga yang digagas dan yang dipimpin langsung oleh Prof. H. KMA.M. Usop, M.A ini didirikan pada tahun 1994. Visi dan Misi dari lembaga ini adalah ingin mengangkat harkat, martabat, dan harga diri orang Dayak Kalimantan Tengah, dimana selama periode Orde Baru, keberadaan orang Dayak hanyalah sebagai penonton kegiatan pembangunan serta menjadi “orang asing di kampungnya sendiri”.  Dalam istilah yang khusus adalah upaya untuk menjawab tantangan yang sudah dan sedang terjadi di kalangan masyarakat Dayak seperti: tempon petak menana sare, tempon kajang bisa puat(yang memiliki tidak menikmati hasilnya); kan ngawa dia kuman manuk, kan ngaju dia kuman tabuan(ke hilir tidak makan ayam, ke hulu tidak makan burung); mana galingih(kemana gelindingnya-pasrah), benteng dereh(kehidupan yang serba paspasan); dan ibarat speedboat yang melaju di sepanjang sungai tanpa memperhatikan perahu-perahu kecil(Sidik R. Usop, 2003:10). Namun demikian, lembaga ini merupakan media demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. LMMDD-KT tidak bersifat eksklusif, namun terbuka untuk semua unsur masyarakat dan menampung semua aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah untuk pembangunan. LMMDD-KT memiliki cabang hingga daerah Kabupaten dan Kecamatan di seluruh Kalimantan Tengah.

Kesembilan, Konflik Etnik Pebruari 2001.  Secara socio-antropologis sebenarnya perjuangan masyarakat Dayak yang all-out melawan orang Madura dalam konflik etnik di Sampit bulan Pebruari 2001 adalah sebuah perjuangan untuk Membela Tanah Air, atau Mahaga Petak Danum. Selanjutnya, sesuai konsep Belom Bahadat di kalangan masyarakat Dayak, maka orang-orang yang melanggar adat dan tidak tunduk pada adat-istiadat harus keluar dari wilayah keadatan di mana mereka berada, karena mereka diketagorikan sebagai orang-orang yang DIA BAHADAT.

Kesepuluh, Kongres Rakyat Kalimantan Tengah(4 -7 Juni 2001).

Pelaksanaan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan  Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan tanggal 22 Maret 2001, serta menjawab tantangan konflik antar etnis bulan Pebruari 2001. Diantara kesimpulan kongres adalah mendukung keputusan Tekad Damai Anak bangsa di Nam Center Jakarta(22/3/01), membuat perda kependudukan, penegakan supremasi hukum, di Kalimantan Tengah serta pemberdayaan masyarakat Dayak secara keseluruhan seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah dan Pemekaran 8 kabupaten Baru di Kalimantan Tengah( Budi Sidik, 2002: 3)

Kesebelas, Musyawarah Besar Damang Kepala Adat se Kalimantan Tengah(23-24 Mei 2002).

Pelaksanaan Mubes Damang Kepala Adat  adalah salah satu upaya untuk memberdayakan lembaga adat(Kedamangan) agar memiliki fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang sesuai dengan institusi Kedamangan, dan bisa bergandeng tangan dengan pemerintah dalam pembangunan. Ada dua tugas  dan kewajiban yang diemban oleh kedamangan sebagai hasil Mubes, yaitu: pemberdayaan/pelestarian adat-istiadat dan hukum adat; pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi rakyat dan pemberdayaan/pelestarian Sumber Daya Alam(lingkungan hidup/ekologi), dan melestarikan budaya Betang secara konsisten dan berkesinambungan(Laporan

Hasil Mubes ke-1 Damang Kepala Adat se Kalteng, tanggal 23-24 Mei 2002).

VIIDi atas telah diuraikan “Sejarah Perjuangan Pemberdayaan Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.” Lalu bagaimana relevansi nilai-nilai perjuangan tersebut dalam Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah di Kalimantan Tengah ?

Otonomi Daerah diberlakukan dengan Undang-Undang No: 22 Tahun 1999 di seluruh Indonesia. UU No. 22/1999 ini adalah pengganti UU No.5/1974 dan UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pemahamam yang sangat sederhana, Otonomi Daerah(Otda) merupakan pemberian wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Namun secara formal program desentralisasi(Otda) memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pengaturan pemerintahan daerah atas dasar kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan Otda dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.  Pada awal bergulirnya program desentralisasi di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak melihatnya sebagai suatu peluang emas yang harus ditangkap. Oleh sebab itu sejak awal pula orang-orang Dayak sudah membicarakan tentang pengembangan desa menjadi kecamatan, kecamatan menjadi kabupaten dan kabupaten menjadi propinsi. Sehubungan dengan berbagai rencana dan program tersebut, orang Dayak sudah mulai membicarakan tentang isu-isu Putra Daerah. Widen(2000)misalnya sempat mencatat bahwa sesuai aspirasi masyarakat Dayak bahwa seluruh pimpinan mulai dari gubernur, bupati, camat, dan lurah serta kepala dinas jawatan dan instansi pemerintah harus dipegang oleh putra daerah. Demikian pula halnya dengan pemekaran delapan kabupaten baru, agar semua bupatinya dijabat oleh putra-putra daerah.  Adanya wacana yang dipandang kurang relevan demikian sebenarnya merupakan dampak dari rezim Orde Baru selama 32 tahun yang mengabaikan pembederdayaan masyarakat Dayak, dimana akumulasi dari berbagai ketidakadilan, diskriminasi, dan penghinaan terhadap harkat dan martabat serta harga diri orang Dayak meledak pada bulan Peberuari 2001.

Dari berbagai pengalaman yang terdapat dalam 11(sebelas) contoh Perjuangan Pemberdayaan Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah di atas, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pemekaran delapan buah kabupaten baru, terutama dalam proses pemilihan kepala daerahnya, ada beberapa nilai mendasar yang harus tetap dilestarikan dan diwariskan dan dipandang tetap relevan untuk pembangunan dewasa ini.

 

Pertama,  Belom Bahadat. Konsep Belom Bahadat/ welum baadat mulai dikenal dan disosialisasikan di kalangan masyarakat Dayak sejak Rapat Damai Tumbang Anoi(1894). Nilai-nilai Belom Bahadat mengajarkan kita untuk taat dan tunduk pada peraturan adat/hukum. Hal ini erat kaitannya dengan sistem kepercayaan orang Dayak yang selalu menjaga kesimbangan kosmos agar hidup ini selalu tentram dan damai. Belom Bahadat berarti kita harus submissive pada kekuatan dan kekuasaan alam. Atau dalam istilah yang lebih konkrit yaitu pada norma-norma dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Konsep Belom Bahadat juga berarti: Dimana tanah yang kita pijak di situ langit yang kita junjung.  Atau meminjam istilah Prof. Usop: Dimana kita bertempat di situ kita beradat. Belom Bahadat juga mengatur bagaimana seharusnya kita hidup dengan sesama manusia, baik dengan In-Group, maupun dengan Out-Group. Bahadat juga berarti bahwa kita harus menghormati dan mentaati segala perintah dan pesan-pesan nenek moyang kita.  Untuk mewujudkan konsep Belom Bahadat ini maka Lembaga Adat yang disebut dengan Kadamangan harus diberdayakan kembali dan diberi wewenang serta tanggung jawab untuk menangani masalah adat-istiadat dan hukum adat, agar supremasi hukum adat dapat ditegakkan kembali. Harkat, martabat dan identitas budaya dapat dilestarikan. Obsesi demikian erat sekali kaitannya dengan hasil Kongres Rakyat Kalimantan Tengah tanggal 4-7 Juni 2001 dan hasil Mubes Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah, tanggal 23-24  Mei 2002 yang menekankan perlunya pemberdayaan Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah.

Kedua, Mahaga Petak Danum. Dari serentetan Sejarah Perjuangan Pemberdayaan Masyarakat Dayak di atas tersirat adanya suatu perjuangan untuk Mahaga Petak Danum(Widen, 2003:4). Perjuangan untuk memisahkan diri dari Kalimantan Selatan dan memiliki Propinsi sendiri, serta partisipasi orang Dayak dalam membantu orang Banjar melawan Belanda dalam perang Banjar adalah upaya mereka untuk Mahaga Petak Danum. Sebagai Contoh konkret adalah Perjuangan Masyarakat Dayak pada saat Konflik etnik bulan Pebruari 2001. Makna Mahaga Petak Danum di sini bukan saja sesuatu yang konkret seperti tanah, air, hutan dan segala isinya. TAPI makna yang paling hakiki pada Petak Danum tersebut tersirat adanya harkat, martabat, harga diri dan identitas orang Dayak. Petak(tanah) bagi orang Dayak tidak hanya sekedar tanah secara konkret, tapi tanah merupakan mata rantai yang tidak pernah putus, yang berfungsi sebagai pengikat dan penghubung antara generasi masa lalu dengan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Konsep Mahaga Petak Danum dalam kehidupan kita sekarang ini bisa dimaknai sebagai suatu perjuangan untuk tetap memelihara adat-istiadat, nilai-nilai budaya,  serta sejarah masa lalu untuk menata kehidupan bersama masa kini dan masa akan datang. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara konsisten dan berkesinambungan diperlukan seorang pemimpin yang berasal dari utus Tambun Bungai agar ia benar-benar memiliki komitmen yang nyata untuk pembangunan, yaitu memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal dan bersedia untuk mengakomodasikan aspirasi masyarakat serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan(sesuai konsep Otda). Mahaga Petak Danum tetap dan harus dilestarikan agar eksistensi masyarakat Dayak di Bumi Tambun Bungai ini tetap terjaga dan abadi selama-lamanya.

Ketiga, Hapakat. Menurut penjelasan Prof. Usop(1996) bahwa Hapakat dalam bahasa Dayak Ngaju berarti: (1) mengerjakan sesuatu secara bersama-sama/bekerja sama; (2) merundingkan sesuatu secara bersama-bersama, bermusyawarah dan bermufakat; (3) bergotong royong, saling dukung, saling dorong, saling menyumbangkan pikiran; dan (4) ber-rukun-rukun, berdamai dan berintegrasi. Secara implisit Hapakat sudah tersirat dalam kesebelas contoh Perjuangan Pemberdayaan Masyarakat Dayak di atas. Tanpa adanya kata HAPAKAT tidak mungkin perjuangan masyarakat Dayak akan berhasil. Mulai dari Perang Banjar, Rapat Damai Tumbang Anoi, berdirinya Pakat Dayak, berdirinya IKAD, GMTPS, KRKT 1956, Pengakuan Agama Hindu Kaharingan 1980, berdirinya LMMDD-KT, KRKT 2001, Mubes Damang Kepala Adat 2002 serta Perjuangan Masyarakat Dayak dalam Konflik antar etnik bulan Pebruari 2001 semua mengandung adanya Hapakat.  Secara lebih luas, makna Hapakat , disamping seperti uraian Prof Usop di atas, adalah solidaritas, kesetiakawanan, dan perjuangan kolektif.  Hapakat juga berarti demokratis, terbuka, rasional, dan akomodatif. Toleransi mungkin kata kunci yang paling penting dalam Hapakat ini, karena setiap orang tidak memandang asal-usul, agama, suku dan sebagainya dalam melakukan permufakatan. Kasus demikian tergambar dalam partisipasi aktif orang Dayak dalam membantu orang-orang Banjar melawan kolonial Belanda pada Perang Banjar.  Demikian juga dalam organisasi Pakat Dayak, LMMDD-KT, dan KRKT yang beranggotakan berbagai suku dan agama.

Dalam konteks pemilihan Kepada Daerah(Bupati Difinitif) pada delapan kabupaten baru dan walikota, melakasanakan Otda dan Pembangunan pada Kabupaten Baru, maka kata HAPAKAT masih sangat relevan untuk diterapkan. Khususnya pada pesta demokrasi pemilihan kepala Daerah, maka seluruh unsur masyarakat perlu Hapakat agar Calon Bupati/walikota yang terpilih betul-betul calon yang memang berdasarkan aspirasi masyarakat dan melalui proses penyaringan dan pemilihan yang betul-betul demokratis.

Keempat, Demokratis. Demokratis merupakan salah satu nilai filosofis rumah panjang/Betang. Artinya setiap ada rencana atau masalah dalam masyarakat harus dibicarakan secara bersama-sama. Dalam konsep demokrasi tidak boleh ada unsur pemaksaan atas keinginan dan kehendak pribadi atau golongan tertentu. Juga tidak boleh ada dominasi oleh kelompok yang satu atas kelompok yang lain. Demokraksi mengutamakan permukapatan, musyawarah, dan kebersamaan dalam segala hal.

VIIITerakhir, marilah kita bersama-sama mengalisa berbagai potensi konflik dalam era Otonomi Daerah di Kalimantan Tengah.

Memperhatikan secara seksama proses penjaringan, penetapan calon bupati, dan proses pemilihan bupati yang sudah dilakukan pada beberapa Kabupaten Baru, ada indikasi bahwa ada “tangan-tangan Orde Baru” yang masih bekerja dan mengintervensi proses Pilkada tersebut. Nuansa tersebut mulai terasa tatkala aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah dikesampingkan begitu saja tanpa memperhatikan rambu-rambu atau aturan main yang sudah ditentukan. Proses Pilkada demikian telah melanggar beberapa komitmen perjuangan pemberdayaan masyarakat Dayak dan melanggar nilai-nilai budaya rumah Betang. Hal ini akan sangat berpengaruh negatif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah.

Pertama, Konflik Internal.    Dari proses Pilkada yang sudah dilakukan ada upaya untuk mengadu domba sesama orang Dayak. Dengan demikian terbuka terjadinya konflik internal di dalam suku, sehingga akhirnya eksistensi masyarakat Dayak pelan-pelan dapat dimusnahkan.

Kedua, Penghancuran Budaya Dayak. Dengan proses Pilkada yang sudah dilakukan ada indikasi bahwa kelompok tertentu tidak mengakui eksistensi orang Dayak dan ingin menghancurkan secara pelan-pelan nilai-nilai budaya Dayak.

Ketiga, Dominasi Kelompok Tertentu. Dari proses Pilkada yang sudah dilakukan ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendominasi/menguasai masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Dengan demikian akibatnya orang-orang Dayak tidak bisa berkutik dan tidak memiliki akses dalam segala aspek pembangunan.

Keempat, Memperkuat Solidaritas Kelompok. Proses Pilkada yang dinilai menyimpang, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat Dayak, akan memperkuat solidaritas masyarakat Dayak untuk menggalang kekuatan dalam rangka berjuang untuk Mahaga Petak Danum. Hal ini terjadi karena mereka melihat adanya ketidakadilan, diskriminasi, dan marginalisasi masih terjadi. Apabila hal ini terjadi, maka konflik antar etnik akan terulang kembali di Kalimantan Tengah.

Kelima, Merusak Nilai-nilai budaya Betang. Proses Pilkada tidak mendidik masyarakat Dayak untuk Belom Bahadat, malah sebaliknya mendidik orang Dayak untuk melanggar adat/hukum, tidak memiliki etika, budaya menerabas dan lain-lain. Akibatnya orang Dayak pernah berkata: “daripada orang jauh-jauh dari Jakarta menebang kayu kita, mengapa kita yang memilikinya tidak menebangnya juga?” Di sini timbul adanya sikap apatisme terhadap pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Di samping itu proses Pilkada juga mengabaikan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, demokrasi, hapakat dan gotong royong. Apabila asumsi ini terjadi maka orang Dayak akan tercabut dari akarnya.

Keenam, Menimbulkan Kekecewaan dan Dendam. Pada jaman kolonial, masyarakat Dayak dendam pada kolonialisme, dan pada zaman rezim Orde Baru masyarakat Dayak dendam pada pemerintahan Orba. Setelah jatuhnya rezim Orba dan pelaksanaan Otda, masyarakat Dayak bermimpi untuk menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri. Akibat permainan politik, mimpi yang indah dari masyarakat Dayak tersebut berubah menjadi mimpi buruk. Pintu yang sudah terbuka lebar di depan mereka, tiba-tiba dimasuki oleh orang lain. Proses Pilkada kali ini juga akan menanam kebencian, dendam,dan kekecewaan pada masyarakat Dayak. Kondisi ini ibarat Bom Waktu yang setiap saat akan meledak.

Ketujuh, Konflik antar agama. Proses Pilkada kali ini sangat terasa masuknya kepentingan-kepentingan agama tertentu. Jadi proses penjaringan dan pemilihan Kepala Daerah, bukan lagi didasarkan pada kualitas seseorang, tapi lebih cendrung didasarkan pada agama tertentu yang dianut oleh calon Kepala Daerah. Apabila asumsi ini benar, maka kondisi ini akan membuka peluang terjadinya konflik antar agama di masa yang akan datang.

Kedelapan, Mengabaikan Sejarah. Dari sejarah perjuangan dan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah, jelas sekali bahwa Propinsi Kalimantan Tengah diperjuangkan oleh masyarakat Dayak secara gagah berani dan tidak takut mati dalam upaya mereka Mahaga Petak Danum. Namun sekarang tampaknya banyak orang atau kelompok tertentu tidak mau memahami sejarah masa lalu orang Dayak dan sejarah perjuangan dan berdirinya Kalimantan Tengah. Ini sama artinya dengan pernyataan dalam bahasa Dayak Ngaju: “Tempon Petak Manana Sare, Tempon Kajang Bisa Puat”. Orang Dayak mati-matian untuk berjuang, namun orang lain yang menikmatinya. Apakah ini adil ? Bukankah ini melanggar nilai-nilai budaya Betang?

IXMempelajari Sejarah Perjuangan Pemberdayaan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan Sejarah pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah, dapat dipahami bahwa Propinsi Kalimantan Tengah adalah satu-satunya propinsi yang diperoleh melalui perjuangan berdarah masyarakat Dayak. Perjuangan keras tersebut tentunya adalah upaya orang Dayak untuk mempertahankan Petak Danum dan menjaga eksistensi orang Dayak sendiri agar tetap abadi dan upaya mengangkat harkat, martabat, harga diri dan identitas budaya orang Dayak agar bisa sejajar dengan kelompok etnik lainnya. Perjuangan  dan eksistensi orang Dayak tersebut selalu mendapat tantangan dan hambatan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik, termasuk pula upaya-upaya orang Dayak untuk menjadi “Tuan di kampung halaman mereka sendiri.”  Selama rezim Orba sangat terasa adanya proses marginalisasi terhadap orang Dayak. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan Otda dan pengembangan 8 kabupaten baru di Kalimantan Tengah, proses dan upaya marginalisasi tersebut terasa masih berlanjut. HAPAKAT adalah satu-satunya senjata yang harus dipakai oleh masyarakat Dayak untuk menghambat berbagai ketidakadilan, diskrimikasi, dan marginalisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Selamat Berjuang !!!!

Daftar Bacaan

Carey, Iskandar. 1976. Orang Asli: The Aboroginal Tribes of Penninsular Malaysia.

London: OxfordUniversity Press.

Coomans, Mikhail. 1987. Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta:

PT. Gramedia

Djuweng, Stefanus et al. 1996. Kisah dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku,

Agama Resmi dan Pembangunan. Yogyakarta: Interfidei.

Florus, Paulus et al. 1994. Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi.

Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hudson, A.B. 1967. Padju Epat: The Ethnography and Social Structure of Maanyan

 in Southeastern Borneo. Unpublished Dissertation. New York: CornellUniversity.

Kedit, Peter, M. 1978.  Ethnicity in Multiethnic Society. SarawakMuseum Journal,

Vol XL, December  1978

King, Victor. 1978. Essays in Borneo Societies. London: OxfordUniversity Press.

King, Victor. 1985. The Maloh of West Kalimantan. Cinnaminson-USA: Foris

Publication.

Koentjaraningrat. 1976. Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta:PT. Gramedia.

Kusni, JJ. 2001. Negara Etnik. Yogyakarta: Fuspad

Lingu, Amu Lanu( Penyunting). 2002. Majelis Adat Dayak Kalteng: Menjawab

Tantangan Terjadinya Kerusuhan di Kalimantan Tengah. Palangka Raya: PT. Tunjung Nyaho Mitra Raya Palangka Raya.

Melalatoa, M Yunus. 1995. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Depdikbud RI.

Riwut, Tjilik. 1993. Kalimantan Membangun: Alam dan  Kebudayaan. Yogyakarta PT. Tiara Wacana.

Salim, Hairus. 1996. Islam Banjar, Relasi Antar Etnik dan Pembangunan. Dalam

Djuweng et al 1996. Kisah Dari Kampung Halaman, halaman 223-245.

Sidik, Budi. 2002. Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan. Rangkuman Berbagai

Pertemuan Dalam Rangka Rekonsiliasi Pasca Konflik Etnik di Sampit.

Ukip, Sutopo et al. 1996. Sejarah Asal Usul Suku Dayak Maanyan dan

Perkembangannya. Universitas Palangka Raya: Laporan Penelitian Kelompok.

Ukur, Fridolin. 1971. Tantang Jawab Suku Dayak. Jakarta: BPK Gunung Mulya.

Usop, KMA. M & Suan, T.T. 1997. Sejarah Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Tengah. Proyek Bantuan Pembinaan Kebudayaan, Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah.

Usop, KMA.M. 2002. Laporan Hasil Musyawarah Ke-1 Damang Kepala Adat Se-

Kalimantan Tengah, tanggal 23-24 Mei 2002.

Usop, R. Sidik. 2003. Kekerasan Etnik di Sampit: Kajian Refleksi Dalam Perspektif

Dayak. Makalah pada Pra Kongres Kebudayaan V di Denpasar-Bali, 28-30 April 2003.

Widen, Kumpiady. 2000. PUTRA DAERAH: Keinginan Yang Terpendam. Artikel

dalam Kaltengpost, tanggal 15 Januari 2000.

Widen, Kumpiady. 2001. The Impacts of Globalisation on Dayak Identity. Tesis Ph.D

di La Trobe University, Melbourne, Australia.

Widen, Kumpiady, 2003. Peraturan Hak Azasi Manusia: Implikasinya Bagi

Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah. Makalah pada Lokakarya Strategic Planning, diselenggarakan oleh Yayasan Dayak Panarung di Hotel Lampang Palangka Raya, tanggal 13-17 Pebruari 2003.

Widen, Kumpiady. 2003. Resiko Sosial-Budaya Akibat Kebakaran Hutan. Makalah

pada Pelatihan Penyuluh Pertanian Lapangan(PPL) dan Petani Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar dan Pembakaran Terkendali Berbasis Masyarakat. Diselenggarakan atas kerjasama antara Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Dinas Pertanian dan LPM Unpar.

Widen, Kumpiady. 2003. Mengalah: Manajemen Konflik pada Suku Dayak. Makalah

disajikan pada Pra Kongres Kebudayaan V di Denpasar-Bali tanggal  28-30 April 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*